Posted by: egaluchu | December 1, 2008

PEMBERENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN

· Pemberentiaan presiden dalam masa jabatan bias deisebut dengan Pemakzulan ( bhs. Arab ).

· Sebelum Amademen, secara materiil ada 3 UUD yang penah berlaku di Indonesia, antara lain :

1. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 )

2. Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 )

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 juli 1959 )

Lalu kembali ke UUD 1945

· Satu fenomena hukum adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan kedudukan presiden berdasarkan konstitusi Negara yang bersangkutan.

· Pada dasarnya, pola hubungan eksekutif ( dalam hal ini adalah kepala cabang kekuasaan eksekutif atau the supreme head of the executive department ) di satu sisi dan legislatif di sisi lain. Dibedakan dua kemungkinan pola hubungan, yaitu :

1. Kemungkinan pertama, eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislative, pola tersebut disebut system pemerintahan parlementer ( the parliamentary executive, the parliamentary type of government ), dan

2. Kemungkinan kedua, eksekutif berada diluar pengawasan legislative, pola ini dikenal dengan sistempresidesil ( the non-parliamentary or the fixed executive, the presidential type of government ).

· Sistem Pemerintahan Presidensil

Indonesia berdasarkan UUD 1945 menerapkan system pemerintahan presidensil.

1. Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah ( chief executive ) ( pasal 4 ayat (1)) dan juga kepala Negara ( Chief of state ) ( pasal 10 s.d. 16 UUD 1945 ).

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat ( pasal 6 UUD 1945 ).

3. Masa jabatan Presiden ditentukan ( fixed term ) ( Pasal 7 UUD 1945 ).

“Fixed term” mengandung arti bahwa pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden, masa jabatannya berakhir apabila wwaktu yang telah ditentukan oleh kunstitusi atau UUD telah dilalui.

Permasalahan ialah :

Di dalam kondisi apakah presiden dapat diberhentiakan dalam masa jabatannya?

· Pengaturan dan Prosedur Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan

I. Pra Amademen UUD 1945

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur tentang pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Hanya melalui ketentuan pasal 8 UUD 1945 menyatakan tentang berhalangnya presiden dalam masa jabatan.

Terdapat Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau waki; Presiden RI Berhalangan.

Alasan berhalangan :

1. Presiden mangkat,

2. Presiden berhenti, dan

3. Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Berhalangan berhalangan tetap

berhalangan sementara

· Dasar Hukum : Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Tinggi Negara

Mengingat ketentuan pasal 6 ayat (2) UUD1945 sebelum amademen dan pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 bahwa presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, maka MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum masa habis jabatannya dengan dasar pertimbangan atas permintaan sendiri, berhalangan tetep, serta sungguh – sungguh melangar Haluan Negara (pasal 4 Ketetapan MPR No.III/MPR/1978).

MPR dapat memberhentikan presiden :

1. Atas permintaan sendiri

2. Berhalangan tetap, serta

3. sungguh – sungguh Melanggar Haluan Negara

· Prosedural Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya (Pasal 7 Ketetapan MPR No. VII/1978)

1. DPR melalui fungsi pengawasan berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

2. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

3. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR menyampaikan memorandum kedua.

4. Apabila dalam waktu satu bulan Presiden tetap tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

· Sidang Istimewa MPR Untuk Meminta Pertanggungjawaban Presiden

1. Pertama, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta dan mendengarkan pertanggungjawaban Presiden.

2. Kedua, apabila MPR menolak pertanggunjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawab. Jika jawaban Presiden tetap ditolak,maka MPR dapat memberhentikan Presiden.

3. Ketiga, pengambilan keputusan didalam Sidang Istimewa MPR ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

II. Pasca Amademen UUD 1945

Pasca Amademen ketiga dan keempat, UUD 1945 secara tegas mencantumkan ketentuan tentang pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya

· Pengaturan dan prosedur/syarat pemberhentian presiden dalam masa jabtannya (pasal 7A & 7B UUD 1945)

1. Pertama, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah memperoleh keputusan MK.

2. Kedua, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden; dan

3. Ketiga, pelanggaran hokum yang dimaksud adalah berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.

· Pasal 7B UUD 1945

a. Usul peberhentian Presiden dalam masa jabatannya diajukan oleh DPR dan MPR setelah terlebih dahulu memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Usul DPR tersebut harus memuat alas an bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hokum atau berbuat tercela maupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

c. Pengajuan usul ke Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang – kurangannya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

d. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus denga seadil – adilnya paling lama 90 hari sejak usul DPR tersebut diterima oleh MK, kemudian keputusan MK tersebut disampaikan ke MPR.

e. Apabila putusan MK menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, maupun tidak lagimemenuhi syarat sebagai Presiden, DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan keputusan MK ke MPR

f. MPR wajib menyelenggarakan Sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul DPR tersebut.

g. Keputusan MPR atas usul DPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

h. MPR membuat keputusan tersebut setelah terlebih dahulu kepada presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

· Permasalahan :

Berkaitan dengan kesempatan yang diberikan kepada Presiden untuk menyampaikan penjelasan kepada MPR (butir h)

1. Pertama, MPR menolak penjelasan Presiden, berarti menerima usul DPR.

2. Kedua, MPR menerima penjelasan Presiden, berarti menolak usul DPR.

Apabila terjadi kemungkinan pertama, maka MPR akan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Sebaliknya, apabila terjadi kemungkinan kedua, maka hal ini berarti MPR telah mengesampingkan usul DPR yang telah memperoleh pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dan kemungkinan presiden akan tetap melanjutkan masa jabatannya. Oleh karena itu, perlu diperjelas mengenai kekuatan mengikat penjelasan Presiden tersebut.

· Penutup

Pengaturan dan prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya pada kurun waktu pra atau sebelum amademen diatur diluar konstitusi atau UUD 1945, sedangkan pengaturan dan prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya pasca amademen didalam konstitusi atau UUD 1945.

· Presiden RI. Yang Berhenti Dalam Masa Jabatan

1. Presiden Soekarno (1967)

Sungguh – sungguh melanggar UUD 1945 dan Haluan Negara

Berhenti berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno, setelah terlebih dahulu disampaikan Resolusi dan memorandum DPR-GR Tanggal 9 dam 23 Februari 1967.

2. Presiden Soeharto (1998)

Permintaan mundur dari pimpinan DPR-MPR

Mengundurkan diri karena tekanan dan demostrasi mahasiswa dan kekuatan reformasi Tahun 1998.

3. Presiden B J Habibie (1999)

Berhenti karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR

4. Presiden K.H Abdurachman Wahid (2001)

Sungguh – sungguh melanggar UUD 1945 dan Haluan Negara.

Mengeluarkan Maklumat Presiden RI Tanggal 22 Juli 2001 tentang pembekuan DPR-MPR RI

Tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001.

Diberhentikan berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdulracman Wahid, setelah terlebih dahulu disampaikan memorandum DPR berdasarkan Keputusan DPR No.33/DPR-RI/III/2001 dan No.47/DPR-RI/IV/2001 Tentang Penetapan memorandum DPR-RI K.H Abduracman Wahid.

· Impeachment Presiden Amerika Serikat

Article II section 4

Constitution of the united state

The president, vice president of united sates, shall be removed from office on impeachment for and conviction of, treason, bribery, or the high crimes and misdemeanors.

1. Presiden Andrew Johnson (1867)

Melakukan “High crimes and misdemeanors”.

Melanggar “An act regulating the tenure of civil officer”.

Presiden tidak diberhentikan.

2. Presiden Richard M. Nixon (1972)

Melakukan “High crimes and misdemeanors”.

Menghambat peradilan (obstruction of justice)

Penyalahgunaan kekuasaan (Contempt of congress)

Kasus Watergate

Presiden mengundurkan diri

3. Presiden Bill Clinton

Melakukan “High crimes and misdemeanors”.

Melakukan sumpah palsu dihadapan “Grand Jury”.

Memberikan respon tidak layak atas pernyataan tertulis “committee of Judiciary”.

Presiden tetap menduduki jabatan setelah senat membebaskannya.

Pertanyaan :

1. Apabila dilihat mekanisme dalam pemberhentiaan presiden sangat panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan apabila kita lihat saat ini Indonesia masih dalam keadaan krisis. Adakah konvensi ketatanegaraan yang membuat mekanisme pemberhentian presiden lebih pendek?

2. Bagaimana kualitas sidang umum MPR berdasarkan suara terbanyak? Mengapa Gusdur menolak menjelaskan pertanggungjawabannya?

3. Mengapa Mahkamah Konsitusi yang diberi kewenangan dalam hal memeriksa dan memberi keputusan atas usul DPR dan bukan Mahkamah Agung? Bukankah Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk hal itu karena badan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung?

4. Apa batasan atau tolak ukur perbuatan tercela dalam memberhentikan presiden? keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final, mengapa harus ada upaya dari MPR untuk meminta penjelasan dari Presiden yang dan memungkinkan Presiden untuk tetap melanjutkan masa jabatannya?

5. Apakah kasus perselingkuhan Bill Clinton dengan monica Lewinsky dapat dijadikan sebagai satu alasan untuk memberhentikan Bill Clinton dalam masa jabatannya?

Jawab :

1. Tidak ada konversi ketatanegaraan yang dapat mempersingkat mekanisme dalam menberhentian presiden. Karena sistem hukum kita adalah eropa kontinental dimana semua mekanisme dalam pemberhentian presiden diatur dalam UU tertulis yakni terdapat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dan itu merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.

2. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 UUD 1945 putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Untuk melihat kualitas hasil putusan itu sangat relative menurut saya putusan tersebut sudak cukup baik karena anggota MPR itu sendiri sudah mewakili rakya dan golongan. Mungkin saja karena beliau sudah tidak simpati lagi dengan MPR.

3. Dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi juga merupakan kekuasaan kehakiman jadi mempunyai wewenang dalam hal itu.

4. Batasan atau tolak ukur perbuatan tercela yang dimaksud dapat dilihat dalam pasal 7A UUD 1945 dan tindak itu juga melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang tumbuh didalam masyarakat.

Keputusan MK merupakan keputusan final dan memgikat sesuai pasal 24C UUD 1945 . Dalam kasus diatas memang harus dikaji kembali karena seharusnya MPR tidak perlu meminta penjelasan dari Presiden tetapi langsung melaksanakan keputusan dari MK, karena keputusan Mk merupakan keputusan yang final.

5. Kasus Bill Clinton dengan Monica Lowinsky saat itu belum sampai perselingkuhan dan itu bukan merupakan indikator impeachment saat itu. Tetapi apabila saat itu ternyata terbukti terjadi perselingkuh maka hal itu dapat dikatakan berbuatan tercela sehingga dapat menjadi indikator dalam impeachment.

Advertisements
Posted by: egaluchu | November 4, 2008

Pemerintah

Nama : Dwi Egawati

NPM : 110110070391

Kelas : D

TUGAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PEMERINTAH

Pemerintah merupakan bagian dari pemerintahan . Kata pemerintah itu sendiri dapat kita artikan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan baik dalam membentuk undang – undang maupun dalam mengeluarkan kebijakan – kebijakan Negara. Sedangkan Pemerintahan itu merupakan organisasi yang berkuasa untuk mengurus urusan Negara untuk kepentingan rakyatnya dan mewujukan suatu kesejahteraan rakyat. Jadi, bila kita lihat pemerintahan disini tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai eksekutif tetapi juga menjalankan fungsinya sebagai legislatif dan yudikatif.

Dalam membicarakan seorang pemerintah itu sendiri tidak lepas kaitannya dengan kekuasaan, rakyat dan Negara. Jelas sekali kaitan pemerintah dengan ketiga aspek tersebut. Hal ini dapat kita lihat ketika seorang pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, dalam mengeluarkan suatu kebijakan pemerintah sebagai seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk membentuk suatu kebijakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk rakyat dan hal itu merupan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Kalau kita lihat pernyataan diatas, itu merupakan suatu kondisi yang ideal dari seorang pemerintah. Tapi coba kita lihat dalam praktek, apakah benar kekuasaan pemerintah dalam membentuk undang – undang dan kebijakan – kebijakan dijalankan untuk kepentingan rakyat? Sekarang coba kita kritisi pertanyaan tersebut. Dengan kondisi pemerintah yang ada di Indonesia saat ini, bila kita lihat terkadang pemerintah itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan dan mengesampingkan kepentingan umum atau rakyatnya. Sebagi contoh, kita lihat diberbagai media informasi bahwa harga minyak dunia turun. Tetapi kenapa pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan untuk menurukan harga BBM untuk rakyatnya. Sedangkan beberapa bulan lalu ketika harga minya dinia naik pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikan harga BBM.

Dengan kejadian diatas seorang pemerintah tidak mementingkan kepentingan umum, tetapi terkadang pemerintah mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya. Walaupun hal itu masih praduga saja. Tetapi secara logika dapat saya simpulkan seperti itu, bisa saja harga BBM akan diturunkan tetapi ketika masa pemerinthannya akan berakhir dan itu merupakan salah satu strategi politik agar mendapat simpati dari rakyatnya dan terpilih kembali. Terlepas dari kejadian itu semua setidaknya seorang pemerintah bertidak untuk mendahulukan kepentingan umum untuk rakyatnya. Karena secara tidak langsung ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pemerintah yang menanggung amanat dari rakyatnya setidaknya dia harus sadar dengan itu semua dan mendahulukan kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Posted by: egaluchu | November 4, 2008

kekuasaan dan kewibawaan

TUGAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kekuasaan dan Kewibawaan

Nama : Dwi Egawati

NPM : 110110070391

Kelas : D

Definisi Kekuasaan :

  1. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002).

  1. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Definisi Kewibawaan :

Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.

Dari definisi kekuasaan dan kewibawaan diatas, dapat saya simpulkan kedua sifat tersebut erat hubungannya dengan cara sesorang untuk memimpin. Seorang pemimpin pasti mempunyai kekuasaan untuk mengatur tetapi dia belum tentu memiliki kewibawaan. Karena kewibawaan tersebut akan terlihat apabila seorang pemimpin tersebut menggunakan kekuasaannya dengan baik dan bijaksana. Hal ini terlihat dalam pengambilan keputusan. Apabila seorang pemimpin dapat mengsinergikan antara kekuasaan yang dia miliki dengan kewenangan. Dan dalam melakukan tindakan dia juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut.

Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat tetapi dapat juga dilihat dari bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengedalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaanya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.

Posted by: egaluchu | November 4, 2008

Perbandingan pasal 1 ayat 2 sebelum dan sesudah amadem

TUGAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nama : Dwi Egawati

NPM : 110110070391

Kelas : D

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ( sebelum amademen )

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ( Sesudah amademen )

“ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 baik yang sebelum maupun sesudah amademen jelas disebutkan bahwa kedaulatan berada ditagan rakyat, yang memebedakannya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, coba kita lihat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa berlakunya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amademen ( ORBA ), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR memang tidak melenceng dari isi pasal tersebut dimana MPR merupakan penjelmaan dari rakyat. Tapi apakah anggota MPR telah mewakili segenap rakyat Indonesia? Menurut saya tidak. Menurut saya pada masa itu kedaulatan Indonesia berada ditangan Negara karena kepala Negara pada saat lebih bertindak secara otoriter dan sifatnya mutlak. Hal ini juga terlihat pada masa itu tidak adanya sebuah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.

Seiring jalannya waktu rezim ORBA pun runtuh dan Indonesia memulai untuk menata kembali konstitusi Negaranya Suatu bukti dengan mengamademen pasal – pasal dalam UUD 1945, salah satunya pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Contoh kongkrit dari pelaksanaan pasal tersebut terlihat dalam Pemilu tahun 2004. Pada pemilu tersebut, Indonesia mengadakan Pemilu berbeda dari Pemilu sebelumnya dimana pada Pemilu tahun 2004 memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Kejadian itu memperlihatkan kita dimana Indonesia sekarang sedang berusaha untuk menuju Negara yang demokratis yang dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat.

Posted by: egaluchu | August 27, 2008

pupu emank deh..

duh, pupu tuh org emank deh selulu menunjukan yang terbaik buat gw..

walaupun orgnya cue mampus tp dia tuh klo sekali ngasiih perhatian takkan terlupakan deh..

dia pacar pertama aku yang paling ok..paling berkesan..yang penting paling ngertiin aku bgt..

dia sedikit banyak membantu aku untuk menjadi seorang ega yang mandiri dan yang penting bisa ngendaliin emosi aku..

pu, jangan pernah ngecewain aku y…

walaupun ada gosip kedekatan dia sama oknum s tp aku yakin kok itu cuma gosip tp y semoga aja deh..

pu, kapan kau ngomong dan jalanin lg tentang hub. kita..

atau mungkin tak ada kesempatan lagi krn sikap aku yang aneh..

tp satu hal pupu ok lah…

egasygputhut

Posted by: egaluchu | August 15, 2008

kenapa dengan kesehatan gw

ada apa sih dgn badan gw kok bgini ..gw gak bisa ngontrolnya..

kok tiba2 aja gw pingsan..apa sih yang terjadi sama  gw..

stres kah??

oh tidak……..

Posted by: egaluchu | July 23, 2008

pilih yang mana?

coba lah jawab pertanyaan ini..

sumpe ni penentuan pilihan gw..

A. P1 > P2

B. P1< P2

C. P1 = P2

Yang mana nih bingung euy..

Posted by: egaluchu | July 16, 2008

Bimbang

Malam ini begitu indah

Banyak bintang bertebaran dan cahayanya mantul k bulan

sehingga membuat malam ini begitu cerah

tetapi entah kenapa dengan hatiku ini

bimbang..bimbang untuk melangkah

aku bagai tersesat d hutan belantara

sedang kebingungan harus melangkah kemana

dan aku hanya bisa terdiam memikirkan bagaimana nasibku ini

sampai suatu ketika aku menemukan dua buah jalan yg harus aku pilih

dan sejujurnya akupun tak tau kemama kedua jalan itu kan membawa ku

saat ini yg bisa ku lakukan hanya menatap k dua jalan itu

dan aku terus menerus berpikir aku akan lewat jalan yang mana?

keduanya membuatku bimbang

oh… Tuhan berilah ku petunjuk tuk memeruskan langkahku ini

Apa yg harus ku lakukan Tuhan ?

Apakah aku harus diam dan meratapi nasibku ini!

Tidak Tuhan hidupku masih panjang..

aku harus melanjutkan langkah ku ini

dan aku harus milih suatu jalan yang memberikan keselamatan

dan aku harus yakin dengan jalan itu…

Jum’at, 20 Juli 2007. 01:46

Posted by: egaluchu | June 20, 2008

kok gw bisa sabar y..

kenapa y gw ky gini.. apa sih yang buat gw gini

apa karena gw sayang atau cinta.. gile aja y masa sih rasanya sampe ky gto..

duh buat apa gw jg ngeluh toh ini kepusan gw.. kn ada yng bilang indah pada waktunya bu..

mending gw iktin saran teman2 kali gw hrs mengubah sikap gw tuk lebih baik.

tp plis gw juga manusia sampe kapan gw bisa sabar dgn ini semua..

maap juga bwt org yg ktny sayang ma gw..tp entah knp gw ngerasa lu cuma manfaatin sesuatu dr gw.. gw masih blum ngesara lu ikhlas. sori gw ngomong gni berkali kali gw ngomong ke lu tuk jauh sama gw, tp knp lu masih bertahan ma gw jelas2 gw tuh sayang sama orang lain..gw gak mau jadi orang jahat!!!

dan org yang gw sayang. knp lu gniin gw? lu cuma ngetes seberapa sayang gw ma lu atau lu cuma mau tau sekarang gw masih emosian atau g? klo lu masih sayang ma gw plis dunk lu percaya sama gw. jd gak perlu ngetes2 sgala d jamin lulus tes deh..hehehe

y udh gw jalanin idup gw ini semoga tuhan memberikan jlan yg terbaik..amien

Posted by: egaluchu | May 15, 2008

huf.. salahku kah

ya..emank bgt gw masih sayang ma dy.. tp gimana dunk.

gw masih binggung tuk milih disayangi atau menyayangi.

Older Posts »

Categories